Niat Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam tranparansi publik dibuktikan dengan launching E-planning dan E-budgeting serta Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi. (28/11)
Dan tidak tanggung-tanggung, dalam acara ini mengundang lansung pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili bidang Pencegahan oleh Kepala Satgas I Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Tri Gamareva.
“Kita sengaja melakukan kerjasama dengan KPK supaya pelayanan khususnya transparansi publik terus terjaga, sehingga atensi Pemerintah Pusat terhadap penyimpangan anggaran Negara bisa dicegah dan masyarakat bisa melihat langsung dari perencanaan hingga anggaran pertahun APBD Ngawi,” kata terang Bupati Ngawi Budi Sulistyono.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ngawi juga menjelaskan permasalahan APBD yang selama ini terlalu boros dibelanja pegawai akibat over load atau kelebihan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 14 ribu orang sejak ia menjabat Bupati Ngawi pada tahun 2010 lalu. Dampak terparah yang diakibatkan saat itu terjadinya defisit APBD yang muaranya Pemkab Ngawi kesulitan menjalankan program yang diprioritaskan daerah. Bahkan antar satuan kerja pun dilanda krisis keterpaduan menjalankan program yang ada. Untuk mengatasi semua kendala yang ada, sebagai solusinya melakukan moratorium rekrutmen PNS dan efisiensi belanja ATK.” Dan sampai saat ini Alhamdulillah sudah makin proposional,” jelasnya.
Sementara Kepala Satgas I Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Tri Gamareva mengatakan, permintaan Pemerintah Kabupaten Ngawi lebih ke pendampingan dan pengarahan untuk percepatan aplikasi e-planning dan e-budgeting maupun sippadu. “Kami menyambut baik meskipun sempat kaget mengapa baru sekarang, padahal sudah banyak pejabat daerah yang saat ini ditangani KPK karena bermasalah saat menyusun perencanaan. Kami berharap Pemkab Ngawi segera berbenah dan menerapkan aplikasi berbasis online tersebut untuk roda pemerintahan sehingga terhindar terjadi tindak korupsi,” jelasnya.
Tri Gamareva juga sempat mengungkapkan rasa kaget jika kondisi sistem birokrasi di Ngawi selama ini masih dilakukan serba manual. Namun dengan launching ini kami sangat mengapresiasi Pemkab Ngawi yang berani berani melaunching perencanaan, maupun sistem penganggaran berbasis online,” pungkasnya. (by)