Salah satu upaya validasi Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial ( DTKS ) terkait program Bantuan Sosial (bansos ), Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Sosial lakukan verifikasi dan validasi ulang data kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk penyempurnaan data yang tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Budi Santoso, kepala Dinas Sosial Ngawi mengatakan bahwa dalam verifikasi dan validasi (Verval) DTKS melibatkan pemerintah desa dan pendamping program, untuk capaian data yang akurat. “Salah satu langkah yang kita terapkan adalah bimbingan  teknis  terkait  aplikasi  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS) yang telah kita selenggarakan bulan Agustus lalu, dan diikuti seluruh operator  DTKS  desa serta kelurahan  se Kabupaten  Ngawi,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada kegiatan tersebut materi  yang disampaikan  adalah  verval  akhir  atas  kemiskinan  ekstrem.  Data  By Name By Adress  yang  merupakan  hasil  verval  awal  tahun  diverval  ulang  terkait  dengan  beberapa  hal  seperti  keberadaan,  perubahan derajat  kemiskinan  (sudah  tidak  miskin ekstrem  lagi) penerima  bantuan  baik  dari  pusat  hingga  desa. “ Verval  ini  sekaligus  sebagai  monitoring  dan  evaluasi  intervensi  yang  telah  diberikan.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Ngawi  selaku  pengelola  data  kabupaten  tetap  berharap  kepada  seluruh  operator  desa dan kelurahan  untuk  selalu  memperbaiki  data  dengan  prioritas, ketidaklayakan  pada  yang  telah  meninggal,  pindah,  PNS,  TNI, POLRI,  perangkat  desa,  dan  tidak  ditemukan, kemudian usulan  DTKS  dengan  prioritas  sangat  miskin.  Untuk  usulan  diharapkan  penekanan  lebih  obyektif, karena  harus  menampilkan  foto  rumah, lalu bagi  masyarakat  DTKS  yang  belum  menjadi  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional (PBI-JKN)  dipersilahkan  untuk  mengusulkan/eksekusi  dari  masing-masing  akun operator,” jelas Budi. ( Wid )