Bappeda Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfokus pada sinergitas pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Pendopo Wedya Graha, Selasa (4/3/2025) yang dibuka langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono.
Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, seluruh pejabat lingkup Pemkab Ngawi dan perusahaan BUMD/swasta serta sektor retail, pendidikan hingga perhotelan yang ada di Kabupaten Ngawi serta ketua TJSP Ngawi, Kristianto Agus Fajar.
Disampaikan Kepala Bappeda Indah Kusumawardhani Musrenbang ini membahas berbagai isu strategis, termasuk penyelarasan program TJSP perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ngawi.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan bahwa kegiatan TJSP ini diharapkan bisa mendukung kegiatan strategis di pemerintahan. Salah satunya program RTLH (rumah tidak layak huni) di Kabupaten Ngawi yang masih cukup banyak.
“Ada beberapa pelayanan dasar yang harus dituntaskan yakni sanitasi, RTLH dan sarana air bersih. Selain itu, pelayanan kesehatan, pendidikan dan program MBG yang harus diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai,” ungkap Ony Anwar Harsono.
Lebih lanjut dijelaskan Indah fokus utama Musrenbang kali ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial ekonomi perusahaan, menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni (RLTH), sanitasi dan air bersih kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan program MBG
Sebagai tindak lanjut, kata Indah dari Musrenbang ini, Pemkab Ngawi akan membentuk tim koordinasi yang bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan OPD terkait. “Dan, Nantinya juga akan membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program TJSP,” jelasnya.
Indah juga mengutarakan hal ini dilakukan untuk menyatukan rencana pembangunan daerah dengan program TJSP agar lebih tepat sasaran dan optimalisasi peran perusahaan untuk meningkatkan partisipasi bidang usaha.
” Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong peran aktif perusahaan melalui berbagai program sosial ekonomi serta ada transparansi dan akuntabel agar manfaatnya bisa dirasakan secara meluas,” ujarnya.
Indah berharap sinergitas pendanaan non-APBN/D melalui TJSP, pembangunan di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih cepat dan merata serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi optimis bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat akan membawa Ngawi menuju kemajuan yang berkelanjutan. (Biila)
