Pemerintah Kabupaten Ngawi resmi memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Pendopo Wedya Graha, Kamis (9/1/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak guna memastikan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut dihadiri stakeholder, termasuk kepala perangkat daerah, Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, dunia usaha, penggiat lingkungan, hingga media. Diskusi menitikberatkan pada isu-isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Semua masukan dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD 2026.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan pentingnya kolaborasi dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Ngawi berkomitmen melibatkan masyarakat secara aktif untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.
“Rancangan awal RKPD 2026 bertema peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian serta penguatan konektivitas pusat-pusat perekonomian guna mendukung pengembangan SDM, pemerataan ekonomi, hilirisasi, dan industrialisasi,” ujar Ony Anwar.
Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardani, menambahkan bahwa FKP menjadi sarana efektif untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Forum ini menjadi wadah aspirasi masyarakat, memastikan sinkronisasi antara permasalahan dan isu strategis dengan prioritas pembangunan yang direncanakan Pemkab Ngawi,” jelas Indah.
Perencana Ahli Muda Fungsional Bappeprov Jawa Timur, Yusuf Ardyasana, mengingatkan bahwa RKPD 2026 harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. “RKPD Kabupaten Ngawi perlu mendukung visi nasional, Asta Cita, dan diselaraskan dengan program prioritas provinsi sebelum menentukan prioritas kabupaten,” kata Yusuf.
Ia juga menyebutkan pentingnya penyesuaian dengan timeline penyusunan perubahan RKPD 2025, terutama untuk mengakomodasi program kerja kepala daerah terpilih.
Pemkab Ngawi merencanakan serangkaian kegiatan konsultasi publik sebelum finalisasi RKPD 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngawi optimistis RKPD 2026 akan menjadi dokumen strategis yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga, sekaligus mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan. (Biila)
